BAGIAN KEDUA
PERJUANGAN INTRAPARLEMEN LEWAT PARTAI
Dalam pemilu 1999, saya dicalonkan oleh PDIP sebagai Caleg
DPRRI no. 2 dari Kota Bogor. Saat itu saya belum berambisi jadi anggota DPR.
Yang terpenting bagi saya adalah menjamin agar kekuatan pro demokrasi tampil
sebagai pemenang dan membentuk pemerintahan. Pemili 1999 tidak menghasilkan
pemenang. Tak ada satu pun dari 48 partai yang mampu mencapai mayoritas suara.
PDIP adalah partai dengan perolehan suara tertinggi, Dalam Negara yang menganut
system parlementer partai yang memperoleh suara terbanyak berhak mendudukan
pimpinannya sebagai kepala pemerintahan.
Politik
dagang sapi dan tekanan ekstraparlementer pun mewarnai Sidang Umum MPR 1999. Di
kubu anti reformasi terdapat laskar-laskar bentukan militer, sperti Pam
Swakarsa. Sadar bahwa demokrasi berada dalam ancaman, saya pun segera membentuk
lascar di bawa payung PDIP. Laskar ini saya beri nama Brigade Siaga Satu. (
Barisan Penjaga Demokrasi, Siap Antar Mega Menjadi RI Satu). Brigass, laskar
ini biasa disebut, memang dirancang untuk memberi tekanan ekstrapalementer
pembanding bagi tekanan-tekanan ekstraparlementer yang berasal dari kubu anti
reformasi.
SU MPR 1999 akhirnya memutuskan Gus Dur dan Megawati sebagai
pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Brigass tetap dilanjutkan dan dibangun
sebagai ormas. Banyak pihak yang kemudian melancarkan isu bahwa brigass di
biayai oleh Prabowo dan dilatih oleh Tim Mawar. Sebuah isu yang berlebihan dan
menyesatkan. Brigass dibangun murni dari sumbangan kawan-kawan PDIP. Sebagai
bagian dari kekuasaan, tentu tidak sulit menggalang dana untuk mengelola Ormas.
Kecaman juga datang dari kawan-kawan sesama aktivis, “ Pius yang dulu anti
militer kini membangun kekuatan para militer. Mereka lupa bahwa demokrasi
membolehkan penggunaan kekerasan (kekuatan militer atau para militer) sepanjang
untuk demokrasi.
Dari
tahun 1999 – 2004 saya disibukan dengan kegiatan membangun Brigass. Di akhir
tahun 2003 anggota Brigade – Brigass telah mencapai jumlah hampir 12.000 orang.
Brigade – Brigass rutin melakukan perekrutan anggota lewat sekolah gratis
pesamaan, pendidikan politikm pelatihan beladiri Merpati Putih, Pendidikan
Satpam, dan penyaluran kerja. Brigas pun pelan-pelan “menjinakan diri” ketika
era laskar sudah berlalu. Sebagai gantinya, sejak tahun 2001, Brigass
mendirikan PT Brigass Trilanang Security. Sampai saat ini PT Brigass telah
berhasil menyalurkan kerja ribuan anggotanya.
Memiliki
Ormas dengan anggota cukup banyak ternyata bukan jaminan uuntuk
mendapatkan
posisi empuk di PDIP. Saya merasa kadang-kadang bahkan dianggap sebagai ancaman
oleh kawan-kawan struktural. Merekea yang irih melihat kedekatan saya dengan
Taufik Kiemas dan megawati pun banyak melancarkan fitnaan. Pada pemilutahun
2004 saya “ dibuang “ saya tetap loyal kepada PDIP dan tetap berkampanye untuk
memenangkan pemilu. Meskipun nomor buntut, saya terpilih menjadi caleg popular
dari dapil saya. Dalam Pilpres pun saya tetap membela mati-matian panji PDIP.
Baru pada saat kongres PDIP januari 2005 di bali saya
beserta kawan-kawan PDIP lain bersuara kritis. Gagal merebut kepemimpinan PDIP,
saya bersama Roy B.B Janis, Laksamana Soekardi, Arifin Panigoro, dll,
berinisiatif membangun Gerakan Pembaruan PDIP. Megawati menjawab gerakanini
denganmelakukan pemecatan terhadao 12 tokoh gerakan pembaruan, termasuk saya.
Setelah
pemecatan, sayan dan kawan-kawan yang dipecat memproklamirkan berdirinya Partai
Demokrasi Pembaruan pada 1 Desember 2005. Sayang keterlibatan saya dalam PDP
tidak berlangsung lama. Roy dan Laksamana Sukardi akhirnya memecat kembali
rekan seperjuangannya lantaran hanya berbeda pendapat. Saya bersama Arifin
Panigoro, Adam Wahab, Yurizki, Zulvan Lindan, Enggelina Pattiasina, Tari Siwi,
dan I Ketut Bagiada adalah pimpinan kolektif yang pada agustus 2007.
Setelah
melawan sebentar lewat PDIP tandingan, akhirnya mereka dipecat pun memilih
membangun partai baru. Sayangnya kekuatan ini tidak lagi kompak dan terpisah
menjadi empat bagian: Zulfan bergabung dengan PNKB, Adam, Yusrizki dan Engelina
bikin Partai Pembaruan Bangsa, Tari dan Ketut bikin Partai Kebangsaan Nasional,
sementara saya sendiri memili untuk membangun Partai Persatuan Nasional (PPN).
Sebelum
saya memutuskan membangun (PPN), saya suda mendengar bahwa Prabowo akan
membangun partai dari sala seorang kawan aktivis. Saya pun segera mengontak
Prabowo dan menceritakan bahwa saya sudah tidak lagi punya kendaraan politik.
Prabowo saat itu meminta saya menghubungi Fadli Zon berniat membangun oartai
yang pengurusnya mayoritas anak-anak muda.
Saya
pun segera menemui Fadli Zon dan berniat menggabungkan kekuatan PDP yang sempat
saya galang dengan partai yang akan didirikannya. Namun tiba-tiba Fadli Zon
sakit cukup parah dan komunikasi pun terputus, Didesak oleh kawan-kawan daerah,
saya pun akhirnya mendirikan PPN pada tanggal 18 Desember 2007. PPN pun
kemudian mendaftarkan diri pada Januari 2008. Ketika PPN sedang bersiap
verifikasi, Prabowo meminta saya untuk bergabung ke Gerindra yang mendaftar
belakangan. Karena sudah terlanjur punya partai sendiri tentu saja saya tidak
dapat memenuhi permintaan Prabowo.
Baru
setelah PPN tidak berhasil lolos verifikasi Depkumham, kesempatan untuk
bergabung dengan Gerindra kembali terbuka. Sebetulnya saya berniat
menggabungkan pengurus daerah yang telah bentuk kedalam Gerindra. Tapi karena
alas an keruwetan administrative, saya diminta menunggu setelah Gerindra lolos
verifikasi KPU. Baru setelah Gerindra lolos Verivikasi KPU, Prabowo meminta
saya kembali untuk bergabung.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar